Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat Cerai

Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat Cerai

Hak asuh anak – Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke pengadilan setempat, baik itu melalui Pengadilan Agama maupun lewat Pengadilan Negeri. Salah satu akibat dari perkara cerai ialah perebutan hak asuh anak, antara mantan pasangan suami  dan istri.

Lantas bagaimana ketetapan hak asuh anak apabila istri menggugat cerai suami? Siapakah yang akan mendapatkan hak asuh anak tersebut?

Dalam hal ini apabila Istri yang menggugat cerai di Pengadilan, maka ia dapat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun di Pengadilan Negeri bagi Agama dan kepercayaan lainnya.

Hal ini termaktub dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena atas keputusan Pengadilan. Sehingga perceraian tidak akan sah tanpa melalui jalur hukum, dan Anda tidak pula bisa mendapatkan hak asuh yang sah apabila tidak memiliki putusan dari pengadilan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak antara mantan pasangan ataupun keluarganya, maka Pengadilan yang akan memberikan putusan terkait hak asuh atas anak tersebut.

Pada proses sidang cerai yang sedang berlangsung, baik itu penggugat maupun tergugat dapat membuat permohonan hak asuh anak kepada Majelis Hakim. Langkah lain untuk mengajukan hak asuh anak yaitu dengan mengajukan gugatan ataupun permohonan hak asuh yang didaftarkan terpisah atau setelah sidang cerai berakhir.

Hak Asuh Anak atau hadhanah dalam setiap persidangan tentunya akan berbeda penetapannya, tergantung dari bukti atau fakta yang dilampirkan, dan faktor pendukung lainnya.

Namun terdapat beberapa pedoman yang mampu mendasari hasil dari keputusan atas hak asuh anak. Seperti apa penjelasnnya?

Mari kita simak kisi-kisinya:

 

Hak Asuh Anak Jatuh ke tangan Ibu

Pada dasarnya, orang yang dianggap paling relevan untuk mendapatkan hak asuh anak ialah sang Ibu. Dikarenakan Ibulah orang yang telah melahirkan anak tersebut, yang mampu mengurus segala kebutuhan si anak, dan dirasa memiliki keterikatan kuat dengan anaknya.

Maka dari itu hak asuh anak di bawah usia 12 tahun (belum mumayyiz) mutlak jatuh ke tangan Ibunya, dengan catatan selama sang Ibu belum meninggal dan tidak terlibat atas tindak kejahatan lainnya.

Anak yang mumayyiz memiliki arti bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyinggung mengenai hal ini, apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun akan menjadi hak dari ibunya.

Sementara untuk anak yang berusia di atas 12 tahun atau yang sudah mumayyiz, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya atau hadhanah.

 

Hak Asuh Jatuh ke tangan Ayah

Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat Cerai

 

Pihak Ayah juga berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), salah satu alasan hak asuh jatuh kepihak Ayah ialah apabila ibunya telah meninggal dunia. Ketentuan tersebut muncul dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

  1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; dan
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dari pihak Ayah juga dapat mengajukan gugat hak asuh apabila memiliki bukti yang kuat bahwa pihak Ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh, atau lingkungan si Ibu dirasa berbahaya bagi tumbuh kembang sang anak. Misalnya, Ibu memiliki riwayat perlakuan asusila atau kekerasan terhadap anak, bahkan Ibu sedang terjerat kasus hukum tertentu. Maka pihak ayah dapat membawa bukti-bukti tersebut ke hadapan meja hijau.

Prosedur Pengajuan Hak Asuh Anak

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ketika pihak wanita atau istri menggugat cerai maka ia bisa langsung mengajukan permohonan hak asuh anak bersamaan dengan berkas gugatannya ke Pengadilan. Adapun persyaratan gugat cerai istri bersamaan dengan permohonan hak asuh anak diantaranya adalah:

  1. Permohonan Hak Asuh yang dicantumkan dalam Formulir Gugatan Cerai;
  2. Copy KTP Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Copy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;
  4. Copy Akta Kelahiran anak sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Surat keterangan penghasilan atau slip gaji; dan
  6. Membayar panjar biaya perkara.

Langkah lain, prosedur permohonan hak asuh dapat dilakukan setelah berakhirnya proses cerai. Dengan begitu persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan hak asuh anak agak berbeda dari sebelumnya, dokumen tersebut kurang lebihnya yaitu:

  1. Formulir Permohonan Hak Asuh Anak;
  2. Copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
  3. Copy Akta Kelahiran anak sebanyak 1 (satu) lembar (dicap oleh kantor pos);
  4. Copy Surat Putusan Cerai atau Akta Cerai (dicap oleh kantor pos); dan
  5. Membayar panjar biaya perkara.

Apabila kedudukan Anda adalah pihak Suami atau Ayah, maka ketika Istri menggugat cerai sebaiknya ditelaah terlebih dahulu isi dari gugatan tersebut, apakah mengandung unsur permohonan hak asuh atau tidak.

Gunakanlah jasa pengacara yang kredibel untuk membantu Anda dalam memenangkan hak asuh anak tersebut. Dikarenakan akan sangat sulit ketika pihak lawan memang terbukti tidak memiliki cacat hukum, sementara Anda menginginkan hak asuh tersebut.

Masih bersumber dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bilamana terjadi perselisihan mengenai hak asuh (hadhanah), maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya mengenai hak asuh tersebut.

Pihak lawan yang ingin memenangkan hak asuh, wajib membuktikan bahwa pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun dalam hal biaya nafkah atas hadhanah telah tercukupi. Maka atas permintaan penggugat, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat lain sesuai urutan di atas (Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam) yang juga mempunyai kewenangan hak asuh.

Pada dasarnya proses penyelesaian hak asuh atau hadhanah adalah sama dengan penyelesaian perkara yang lain. Alur persidangan antara penggugat dan tergugat yang memperbutkan hak asuh anak kurang lebihnya sebagai berikut:

  1. Menyerahkan berkas gugatan atau permohonan hak asuh;
  2. Membayar panjar perkara;
  3. Berkas divalidasi oleh petugas;
  4. Pemberian nomor perkara dan tanggal register;
  5. Perkara didaftarkan dalam sistem register perkara;
  6. Pemanggilan sidang pada tanggal yang telah ditetapkan;
  7. Mediasi;
  8. Pembacaan permohonan atau gugatan;
  9. Jawaban Termohon atau Tergugat;
  10. Replik Pemohon atau Penggugat;
  11. Duplik Termohon atau Tergugat;
  12. Pembuktian (Pemohon atau Penggugat dan Termohon atau Tergugat);
  13. Kesimpulan (Pemohon atau Penggugat dan Termohon atau Tergugat);
  14. Musyawarah Majelis dan Pembacaan Putusan atau Penetapan.

Pencabutan Hak Asuh Anak

Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat Cerai

Salah satu pihak atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, untuk waktu yang tertentu, dan hal tersebut dilakukan atas permintaan salah satu pihak orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Dengan alasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  2. la berkelakuan buruk sekali.

Meskipun hak asuh anak dicabut oleh pengadilan, orang tua masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Contoh Kasus

Diambil dari sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana terdapat salinan Putusan dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1898/Pdt.G/2017/PA.Mks yang menjelaskan sebuah perkara mengenai pengugat yang juga seorang Istri, mengajukan gugat cerai sekaligus hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Makassar.

Hasil putusan tersebut menetapkan bahwa hak asuh jatuh kepada Penggugat, yang juga merupakan Ibu kandung atas anak tersebut, dimana majelis hakim mempertimbangkan umur si anak yang baru berusia 4 tahun 10 bulan, dimana usia anak tersebut tergolong belum mumayyiz.

Putusan ini didasari oleh Pasal 105 ayat (a) dan (b) dalam Kompilasi Hukum Islam, hasil putusan berbunyi gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Kasus lainnya terjadi pada aktris yang sedang terjerat kasus video asusila, yakni Gisella Anastasia. Pada putusan pengadilan perkara perceraiannya dengan Gading Marten, dirinyalah yang mendapatkan hak asuh atas anaknya.

Pada situasi seperti ini keadaan dapat saja berubah, mengingat sang Ibu diketahui tengah menjalani pemeriksaan dan cepat atau lambat akan menghadapi masa tahanan atas penetapannya sebagai tersangka. Hal ini akan berdampak pada pembatasan akses untuk bertemu satu sama lain antara Ibu dan anak tersebut.

Sehingga Gading Marten sebagai Ayah dari anak tersebut, mendapatkan anjuran dari berbagai pihak untuk mengajukan hak asuh terhadap anak tersebut, seperti dari Komnas Perlindungan Anak. Hal ini didasari semata untuk kebaikan dari sang anak.

 

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Pada Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 41 menyebutkan mengenai akibat dari putusnya tali perkawinan karena perceraian, dimana kedua belah pihak (baik ibu ataupun bapak) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas berdasarkan kepentingan anak.

Sering kita temui upaya salah satu pihak untuk menghalang-halangi pihak lawannya agar tidak bisa bertemu dengan sang anak.

Baca juga: Status Dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti Di Indonesia

Hal tersebut dapat saja menjadi bumerang bagi Anda, dikarenakan peran keduanya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Kedua orang tua wajib memelihara dan menddidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Sehingga kerja sama yang baik diperlukan dari kedua belah pihak demi terjaminnya tumbuh kembang sang anak.

Masih dari sumber yang sama, mengatakan bahwa Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila sang Ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Biar bagaimanapun, tidak ada yang namanya mantan anak. Walaupun pengadilan telah menetapkan perceraian, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak pasal 45 UU No 1 tahun 1974).

Terkait nafkah yang wajib dipenuhi orang tua pada anaknya, bagian d Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kepastian hukum terkait hal tersebut, yang berbunyi:

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Besaran nafkah tersebut biasanya akan ditentukan majelis hakim berdasarkan kemampuan masing-masing. Total nafkah umumnya ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Anda butuh konsultasi atau jasa hukum keluarga untuk mengurus masalah hak asuh anak? Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060 atau email di tanya@imamhw.com untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman dibidangnyanya.

Jangan biarkan permasalahan hukum yang Anda hadapi mengurangi ketenangan hidup Anda!

× How can I help you?