Status dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Status dan Kedudukan Ahli Waris Pengganti di Indonesia

IHW Lawyers kali ini akan membahas mengenai status dan kedudukan ahli waris pengganti di Indonesia.

Dalam beberapa perkara waris terdapat situasi dimana anak (A) dari seorang ayah (B) meninggal terlebih dahulu. Pada saat meninggal, A sudah menikah dan memiliki anak (C).

 

Jika di kemudian hari B meninggal dunia, apakah C bisa menggantikan posisi dan kedudukan ayahnya yaitu A sebagai salah satu ahli waris dari B? Atau jangan-jangan karena A sudah meninggal lebih dulu dari B, maka A dan keturunannya tidak berhak lagi menerima warisan dari B?

 

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, perlu dijelaskan terlebih dulu bahwa di Indonesia sendiri, masih terdapat pluralisme atau keberagaman ketentuan mengenai hukum kewarisan.

 

Ada sistem hukum adat yang tentu saja merujuk pada adat-istiadat yang berkembang di masyarakat. Ada sistem hukum perdata yang saat ini banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat non-muslim. Dan terakhir ada juga konsep hukum kewarisan Islam yang merujuk pada ketentuan Al Qur’an, hadits dan ijtihad (proses penetapan hukum) ulama yang diberlakukan bagi masyarakat muslim.

 

Pada artikel ini akan dibahas bagaimana sistem hukum kewarisan perdata dan sistem hukum kewarisan Islam memandang permasalahan seperti disebutkan di awal tulisan ini. Sedangkan untuk sistem hukum  adat tidak dibahas karena banyak dan beragamnya sistem hukum kewarisan adat di Indonesia.

 

Hukum Kewarisan Perdata

Hukum kewarisan perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal istilah plaatsvervulling, yaitu kondisi dimana meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orangtuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

 

Di dalam KUHPerdata, dikenal tiga macam penggantian tempat atau plaatsvervulling ini, yaitu:

  1. Penggantian dalam garis ke bawah
    Setiap anak yang meninggal dunia lebih dulu digantikan oleh anak-anaknya. Demikian juga jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal dunia lebih dulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya. Begitu seterusnya ke bawah.
  2. Penggantian dalam garis ke samping
    Kondisi ini terjadi jika saudara kandung atau saudara tiri dari pewaris meninggal dunia lebih dulu. Maka kedudukannya digantikan dengan oleh anak-anaknya. Bila anak-anak saudaranya itu telah meninggal juga maka digantikan oleh keturunannya, begitu seterusnya.
  3. Penggantian dalam garis menyimpang
    Pada situasi ini, yang tampil sebagai ahli waris adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkatnya dari pada saudara. Dalam hal ini misalnya adalah paman atau keponakan, dan mereka telah meninggal dunia lebih dulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya.

 

Hukum Kewarisan Islam

Di Indonesia, rujukan bagi umat muslim dalam menerapkan hukum kewarisan adalah Al Qur’an, hadist dan KHI.

 

KHI sendiri adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu produk hasil ijtihad ulama di Indonesia pada tahun 1980-an yang masih digunakan hingga saat ini.

 

Keberadaan KHI sebagai sumber hukum yang menjadi rujukan bagi pengadilan agama/mahkamah syariah di Indonesia dikukuhkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung,  edisi revisi, tahun 2013.

Hukum materiil Peradilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah di bidang waris adalah hukum kewarisan KHI dan yurisprudensi yang bersumber dari al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad”

 

Sedangkan di dalam KHI, istilah ‘ahli waris pengganti’ disebutkan di dalam Pasal 185 yang lengkapnya pasal tersebut berbunyi:

 

Pasal 185

  1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
  2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

 

Melihat ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI dihubungkan dengan ketentuan ayat (1) di atas terlihat bahwa ahli waris pengganti secara tidak langsung diartikan sebagai kondisi dimana anak menggantikan ayah atau ibunya yang meninggal lebih dahulu sebagai ahli waris dari kakek atau neneknya.

 

Dari bunyi ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut juga didapatkan kaidah lain bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti.

 

Ahli Waris Pengganti di Mata Hakim

Pada praktiknya sudah banyak putusan pengadilan mengenai ahli waris pengganti ini. Beberapa bahkan sudah sampai tingkat putusan mahkamah agung. Beberapa yurisprudensi dan putusan pengadilan tersebut antara lain:

  1. Putusan Mahkamah Agung No. 334K/AG/2005
    Putusan ini memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

    “Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur.

  2. Putusan Mahkamah Agung No. 676 K/AG/2012
    Putusan ini adalah perkara antara Abdul Hadi bin H. Ramli dkk melawan H. Anang Sera bin H. Sahrun dkk, dengan kaidah hukumnya sebagai berikut:

    “Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara a quo dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat waris dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam.”

    “Bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan di Indonesia.”

  3. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 809/Pdt.G/2012/PA.Pdg

    Putusan ini merupakan perkara gugatan penentuan ahli waris. Para Penggugat merupakan anak kandung pewaris berlawanan dengan Para Tergugat yang merupakan anak-anak dari saudara kandung Para Penggugat (cucu dari si pewaris), dimana saudara kandung Para Penggugat tersebut telah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris.

    Majelis Hakim mengabulkan gugatan karena terbukti Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari si pewaris. Dimana Para Penggugat berkedudukan sebagai anak kandung (ahli waris langsung) sedangkan Para Tergugat adalah cucu (ahli waris pengganti).

 

Kesemua yurisprudensi dan putusan pengadilan di atas pada intinya menyatakan mengakui keberadaan ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan muslim Indonesia.

Bahkan Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi sudah mengeluarkan SEMA 3/2015. SEMA ini diterbitkan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan bagi setiap pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Termasuk di dalamnya adalah pengadilan agama yang menangani perkara hukum kewarisan Islam.

Salah satu yang diatur dalam SEMA 3/2015 itu adalah: ahli waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu.Jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara perempuan kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

Anda butuh konsultasi atau jasa hukum untuk mengurus masalah hak waris? Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060 atau email di tanya@imamhw.com untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman.

Jangan biarkan permasalahan hukum yang Anda hadapi mengurangi ketenangan hidup Anda!

× How can I help you?