Kalkulator Nafkah Anak

Tidak ada rumus resmi, dan itu perlu dikatakan lebih dulu

Banyak tulisan menyebut nafkah anak sebesar 30 sampai 50 persen penghasilan ayah. Angka itu tidak berasal dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun surat edaran Mahkamah Agung. Memakainya sebagai patokan membuat orang menuntut terlalu rendah atau terlalu tinggi, dan keduanya merugikan.

Yang benar-benar ada adalah ukuran yang dirumuskan Mahkamah Agung, dan bentuknya bukan rumus melainkan dua sisi yang harus ditimbang. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 1.B, yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.

Itulah sebabnya kalkulator di atas menghitung dua sisi, bukan satu angka. Sisi kebutuhan memberi tahu Anda berapa yang layak diminta. Sisi kemampuan memberi tahu berapa yang realistis diperoleh. Yang patut berada di antaranya, dan kalkulator menyebutkan sisi mana yang sedang mengikat.

Dasar hukum nafkah anak

Enam ketentuan di bawah ini yang dipakai Pengadilan Agama. Tiga di antaranya berupa rumusan kamar agama yang jarang disebut di tulisan populer, padahal justru itu yang menentukan besaran dan kenaikannya.

Kesalahan yang paling merugikan anak: menggabungkan semuanya jadi satu angka

Perhatikan sekali lagi bunyi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 14: penambahan 10 persen sampai 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kalimat terakhir itu mengubah cara tuntutan sebaiknya disusun.

Bila seluruh kebutuhan digabung menjadi satu angka bulanan, maka uang sekolah ikut terkunci pada persentase kenaikan yang sama. Padahal uang sekolah tidak naik mengikuti persentase: ia melompat ketika anak masuk SMP, melompat lagi ketika masuk SMA, dan melompat jauh ketika masuk perguruan tinggi. Lebih aman menuntut tiga pos terpisah: nafkah bulanan dengan klausa kenaikan tahunan, biaya pendidikan sesuai biaya nyata, dan biaya kesehatan sesuai biaya nyata. Kalkulator di atas sudah memisahkan ketiganya.

Cara memperkirakan kebutuhan anak

Kalkulator ini menyandarkan kebutuhan anak pada upah minimum wilayah tempat anak tinggal, dengan bagian yang naik seiring usia karena biaya sekolah naik. Bagian itu diambil dalam rentang 50 sampai 70 persen, mengikuti ulasan hakim Muhammad Ulin Nuha dari Pengadilan Agama Tanah Grogot, yang diterbitkan di situs pengadilan itu sendiri dan menilai rentang tersebut representatif untuk seorang anak karena kebutuhan anak umumnya lebih rendah daripada kebutuhan orang dewasa.

Perlu ditegaskan: itu perkiraan, bukan standar hukum. Tidak ada daftar resmi berapa kebutuhan dasar seorang anak per bulan. Rinciannya berguna sebagai kerangka untuk Anda isi dengan angka nyata, dan di persidangan yang menentukan adalah bukti pengeluaran.

Wilayahnya dipilih sampai tingkat kota untuk Jabodetabek karena selisihnya terlalu besar untuk diabaikan. Upah minimum provinsi Jawa Barat sekitar Rp 2,3 juta, sedangkan Kota Bekasi yang berada di provinsi yang sama hampir Rp 6 juta. Memakai angka provinsi untuk anak yang tinggal di Bekasi akan meremehkan kebutuhannya lebih dari dua kali.

Batas kepatutan dan dari mana angka sepertiga itu

Kalkulator menampilkan batas yang patut sebesar sepertiga kemampuan ayah. Angka itu berasal dari metode yang diusulkan dalam ulasan hakim yang sama, yang membagi penghasilan rumah tangga menjadi tiga bagian: suami, istri, dan anak. Perlu dikatakan apa adanya bahwa itu usulan dalam tulisan seorang hakim, bukan aturan yang mengikat hakim mana pun, dan majelis lain boleh memakai pendekatan berbeda.

Gunanya tetap nyata: ia memberi Anda pegangan tentang kapan sebuah tuntutan mulai terdengar tidak patut. Menuntut jauh di atas sepertiga kemampuan yang terbukti umumnya berakhir dipotong, dan tuntutan yang dipotong memakan waktu serta tenaga yang sebenarnya bisa dipakai untuk memastikan klausa kenaikan tahunan masuk ke dalam amar.

Nafkah anak tidak terpengaruh siapa yang menggugat

Salah paham ini sering dipakai untuk menekan pihak yang ingin bercerai, dan perlu dibantah dengan tegas. Nafkah anak adalah hak anak, bukan hak istri. Ia tidak hilang karena istri yang mengajukan gugatan, dan tidak hilang karena alasan perceraiannya. Yang memang dapat terpengaruh adalah hak istri sendiri, seperti nafkah iddah dan mutah, dan itu persoalan yang berbeda sama sekali.

Bahkan bila nafkah anak tidak dituntut, Pengadilan Agama dapat menetapkannya kepada ayah secara ex officio ketika anak nyata berada dalam asuhan ibunya, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5. Perlu dicatat bahwa perlakuan ini berbeda dari hak asuh, yang aturannya baru berubah tahun ini, dan perbedaannya kami uraikan disimulator hak asuh anak.

Yang tidak dihitung di sini

Kalkulator ini memperkirakan nafkah anak ke depan. Ia tidak menghitung tunggakan nafkah pada masa lalu, yang disebut nafkah madhiyah dan dituntut dengan perhitungan tersendiri. Ia juga tidak menghitung nafkah iddah, mutah, maupun pembagian harta bersama, dan tidak menilai biaya khusus seperti terapi anak berkebutuhan khusus atau pengobatan jangka panjang yang memang harus dirinci dengan bukti sendiri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Berapa besaran nafkah anak yang seharusnya?

Tidak ada peraturan di Indonesia yang menyebut angkanya, baik dalam rupiah maupun dalam persentase penghasilan. Angka 30 sampai 50 persen penghasilan yang beredar di banyak tulisan tidak berasal dari peraturan mana pun. Yang ada adalah ukuran dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 1.B: hakim menimbang rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak. Karena itu yang masuk akal adalah menghitung dua sisi lalu mencari titik yang patut di antaranya, bukan memakai satu rumus.

Nafkah anak sampai umur berapa?

KHI Pasal 156 huruf d menyebut biaya hadhanah dan nafkah ditanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Batas itu ditegaskan KHI Pasal 98 ayat (1): umur 21 tahun, sepanjang anak tidak bercacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi kewajibannya tidak berhenti pada umur 18 tahun, dan anak yang masih menempuh pendidikan pada umur 19 atau 20 tahun masih dapat menuntutnya.

Apakah nafkah anak hilang kalau istri yang menggugat cerai?

Tidak. Ini salah paham yang paling sering dipakai untuk menekan pihak yang ingin bercerai. Nafkah anak adalah hak anak, bukan hak istri, sehingga tidak terpengaruh oleh siapa yang mengajukan gugatan maupun oleh alasan perceraiannya. Yang memang bisa terpengaruh adalah hak istri sendiri seperti nafkah iddah dan mutah, dan itu persoalan yang berbeda. Bahkan Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya secara ex officio ketika anak nyata berada dalam asuhan ibunya, sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5.

Apakah nafkah anak naik setiap tahun?

Seharusnya begitu, dan itu dianjurkan Mahkamah Agung. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menyebut amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10 persen sampai 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Kalimat terakhir itu penting dan sering terlewat: biaya pendidikan dan kesehatan berada di luar jumlah bulanan yang dinaikkan, jadi keduanya sebaiknya dituntut tersendiri sesuai biaya nyata. Tanpa klausa kenaikan, nilai nafkah akan tergerus inflasi diam-diam selama belasan tahun.

Bagaimana kalau ayah mengaku penghasilannya kecil atau penuh utang?

Yang dinilai hakim adalah fakta, bukan pengakuan. Kemampuan dihitung dari penghasilan yang dibawa pulang dikurangi kewajiban tetap yang benar-benar terbukti, dan utang yang didalilkan akan diperiksa kebenarannya. Utang yang baru timbul sesudah gugatan diajukan umumnya dinilai tidak mengurangi kemampuan. Perlu diketahui pula bahwa kewajiban menafkahi tidak hilang walaupun kemampuan terhitung kecil, dan bila ayah nyata tidak sanggup, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya itu sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b.

Kenapa kalkulator ini memakai upah minimum wilayah?

Karena Mahkamah Agung mewajibkan hakim menggali fakta kebutuhan dasar hidup anak, tetapi tidak ada daftar resmi berapa kebutuhan dasar seorang anak per bulan. Upah minimum adalah satu-satunya angka kebutuhan hidup yang ditetapkan pemerintah per wilayah dan diperbarui setiap tahun, jadi itu dipakai sebagai jangkar. Angka itu bukan ukuran hukum untuk nafkah anak, dan hasilnya tetap perkiraan. Wilayah dipilih sampai tingkat kota karena selisihnya besar: upah minimum Jawa Barat sekitar Rp 2,3 juta, sedangkan Kota Bekasi di provinsi yang sama hampir Rp 6 juta.

Apa yang perlu disiapkan supaya tuntutan nafkah anak dikabulkan?

Bukti dari dua sisi. Untuk kebutuhan anak: kuitansi uang sekolah, tagihan kesehatan, catatan belanja bulanan, dan bukti biaya yang berulang seperti transportasi atau terapi. Untuk kemampuan ayah: slip gaji, rekening koran, bukti penghasilan lain, atau keterangan dari tempat kerja. Rincian yang keluar dari kalkulator ini berguna sebagai kerangka untuk diisi angka Anda sendiri, dan tuntutan yang dirinci selalu lebih kuat daripada satu angka bulat tanpa penjelasan.