Perhitungan Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata

Perhitungan Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata

Tak perlu Anda ragukan lagi, harta warisan adalah sebuah perkara penting dan sensitif. Bahkan, tak jarang soal harta warisan ini bisa menjadi sumber sengketa atau perselisihan di dalam sebuah keluarga. Sebab, para anak sebagai ahli waris memperebutkan harta peninggalan orang tua.

Oleh karena itulah hukum di Indonesia juga mengatur soal pembagian harta waris. Lebih spesifik lagi, setidaknya ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur soal harta warisan, termasuk pembagiannya. Ketiganya adalah hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat.

Pada kesempatan kali ini, Anda bisa simak ulasan mengenai harta warisan di dalam hukum perdata, atau tepatnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satunya juga membahas soal perhitungan pembagian waris menurut hukum perdata. Mari simak penjelasannya berikut ini!

Aturan Harta Warisan dalam Hukum Perdata

Perkara hukum warisan telah diatur di dalam KUHPerdata, tepatnya di dalam Pasal 830 KUHPerdata. Aturan mengenai hukum warisan dalam KUHPerdata ini juga sering dikenal dengan nama hukum waris perdata barat. Di dalam pasal tersebut, terdapat penjelasan tegas soal pembagian harta warisan, yang baru dapat dilakukan apabila pewaris sudah meninggal.

Dengan demikian, dapat Anda simpulkan secara langsung bahwa harta warisan tidak bisa dibagikan jika pemilik harta alias sang pewaris masih hidup. Dalam kondisi demikian, harta waris juga tidak bisa dialihkan lewat pengesahan prosedur maupun ketentuan waris.

Menentukan Siapa yang Berhak Mendapat Harta Warisan

Di dalam Pasal 832 KUHPerdata, telah dijelaskan siapa saja orang yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang punya hak menjadi ahli waris dibagi ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

  • Golongan I, yaitu suami/istri yang berumur lebih panjang dan anak/keturunannya.
  • Golongan II, yaitu orang tua dan saudara kandung/keturunannya.
  • Golongan III, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, seperti kakek, nenek, dan leluhur.
  • Golongan IV, yaitu anggota keluarga dalam garis ke samping beserta anggota keluarga lain sampai dengan derajat keenam.

Meski begitu, masih ada ketentuan lanjut yang membuat suatu pihak dapat dinyatakan atau malah dicoret sebagai ahli waris. Berikut ini penjelasan lebih lanjut.

1. Yang bisa jadi ahli waris secara alami.

a. Pihak yang ditunjuk berdasarkan UU, seperti suami/istri, kakek/nenek, anak, dan lainnya yang termasuk ke dalam Golongan I sampai Golongan IV. Hak berikut ini adalah yang dimaksud sebagai hak ab intestate.

b. Pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris secara khusus berdasarkan isi dari wasiat pewaris, atau surat wasiat. Akan tetapi, surat wasiat tetap harus disahkan oleh notaris. Pihak yang bersangkutan ini berarti mendapatkan hak testamenter.

c. Anak yang masih di dalam kandungan. Meskipun anak tersebut belum lahir, statusnya sebagai ahli waris sudah bisa langsung disahkan apabila memang diperlukan. Hal ini telah diperkuat dalam Pasal 2 KUHPerdata.

2. Yang dicoret sebagai ahli waris.

Mengacu pada Pasal 838 KUHPerdata, pihak-pihak dapat dicoret dari statusnya sebagai ahli waris apabila pihak tersebut melakukan tindak kriminal sebagai berikut:

a. Mencegah pengesahan atau mencabut surat wasiat.

b. Melakukan pemalsuan, perusakan, atau penggelapan keberadaan dari surat wasiat.

c. Melakukan upaya atau telah membunuh pewaris.

d. Telah terbukti bersama berupaya untuk merusak nama baik dari pewaris.

Ketentuan Pembagian dan Cara Penghitungan Harta Warisan

Pada bagian ini, Anda akan temukan rangkuman penjelasan lengkap mengenai perhitungan pembagian waris menurut hukum perdata beserta cara pembagiannya.

Berdasarkan KUHPerdata, perhitungan pembagian harta warisan adalah sebagai berikut.

  1. Seperempat bagian untuk suami/istri dan anak yang ditinggal mati pewaris.
  2. Dalam hal pewaris belum memiliki suami/istri dan anak, seperempat bagian dibagikan kepada orang tua, saudara, serta keturunan dari saudara pewaris yang telah meninggal tersebut.
  3. Dalam hal pewaris tidak memiliki saudara kandung, setengah bagian dibagikan kepada anggota keluarga garis ayah dan setengah bagian lainnya dibagikan kepada anggota keluarga garis ibu.
  4. Dalam hal ada anggota keluarga sedarah di dalam garis atas masih ada yang hidup, anggota keluarga tersebut mendapatkan hal untuk menerima warisan sesuai ketentuan. Yaitu sebesar setengah bagian.

Berdasarkan keempat poin di atas, Anda pada dasarnya bisa menyimpulkan bahwa pembagian harta waris dilakukan dengan mengurutkan ahli waris dari Golongan I ke Golongan IV. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan asas prioritas.

Artinya, selama masih ada pihak Golongan I yang masih hidup, pihak Golongan II tidak dipandang sah untuk menerima warisan di hadapan hukum. Pihak Golongan II baru berhak secara sah untuk menerima warisan jika pihak Golongan I sudah tidak ada. Hal yang sama juga berlaku untuk golongan-golongan berikutnya.

Apa Saja Hak yang Dimiliki Ahli Waris?

Begitu keberadaan dari ahli waris sudah bisa dipastikan dan disahkan, ahli waris akan mendapatkan hak-hak yang muncul karena posisinya. Hak-hak yang berlaku dan dimiliki oleh para ahli waris adalah sebagai berikut.

  1. Ahli waris diperbolehkan untuk membuat usulan tentang pemisahan harta warisan yang sudah dibagikan. Hanya saja, hal ini baru bisa direalisasikan atau dilakukan 5 (lima) tahun setelah pembagian harta waris, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1066 KUHPerdata.

    Misalnya, kalau pembagian harta waris dilakukan pada Januari 2020, artinya Anda baru bisa mengusulkan pemisahan harta warisan setelah Januari 2025. Hanya saja, hal ini bukan hal wajib dan sebatas kesepakatan internal di antara Anda dan para ahli waris lainnya sesuai ketentuan hukum.
  2. Seseorang dinyatakan sebagai ahli waris secara alami yang sah memiliki hak untuk menerima seluruh hak warisan yaitu harta benda dan piutang yang dimiliki pewaris. Meski begitu, ahli waris tersebut juga mempunyai hak saisine sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Artinya, ia berhak mempertimbangkan maupun menolak untuk menerima warisan tersebut.
  3. Ahli waris memiliki hak untuk meminta detail, rincian, atau penjelasan soal harta warisan yang ia terima. Wujudnya bisa jadi dalam bentuk catatan pembukuan, yang di dalamnya mengandung informasi jenis-jenis hak, utang dan kewajiban, dan/atau piutang yang dimiliki oleh pewaris. Hal ini merupakan bagian dari hak beneficiary, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1023 KUHPerdata.
  4. Ahli waris pertama memiliki hak menggugat ahli waris kedua maupun pihak lain yang terkait yang memiliki kuasa atas harta warisan. Tepatnya yang memiliki kuasa atas harta warisan yang merupakan bagian atau hak milik ahli waris pertama tersebut. Inilah yang dimaksud sebagai hak hereditas petitio, dan telah dituangkan di dalam Pasal 834 KUHPerdata.

Itulah rangkuman informasi lengkap mengenai ketentuan atau hukum waris berdasarkan hukum perdata, sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHPerdata.

Anda butuh konsultasi atau jasa hukum keluarga untuk mengurus masalah waris? Anda dapat menghubungi IHW Lawyer di telepon 0812-1203-9060 atau email di tanya@imamhw.com atau info@ihwlawyer.com untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman di bidangnya.

Jangan biarkan permasalahan hukum yang Anda hadapi mengurangi ketenangan hidup Anda!

Baca juga: Siapa yang Berhak Membuat Surat Ahli Waris?

× Ada yang dapat kami bantu?