Begini Cara Proses Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Artikel ini Akan Membahas Proses, Cara Pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Indonesia

 

Sektor konstruksi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah  dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Salah satu tujuan fundamental nasionalis dari kegiatan konstruksi yakni untuk menunjang terwujudnya pemerataan pembangunan nasional.

Maka dari itu, demi menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, maka dibentuklah peraturan yang mengkategorikan bidang konstruksi kedalam Izin Khusus, atau yang banyak orang ketahui dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi , Jasa Konstruksi terbagi menjadi dua golongan yakni layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Perusahaan yang ingin menjalankan bidang usaha konstruksi dianjurkan untuk mengkhususkan jenis kegiatan tersebut dalam maksud dan tujuan Akta perusahaannya, dan tidak disarankan untuk mencampurnya dengan bidang usaha lain.

Permohonan IUJK ditujukan kepada Pemerintah kabupaten atau kota tempat BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut berdomisili, melalui Unit Kerja atau Instansi yang ditunjuk sesuai
dengan domisili Badan Usaha tersebut. Langkah-langkah untuk mendapatkan IUJK memang cukup panjang, secara berurutan diantaranya adalah sebagai berikut:

Baca juga: Langkah-langkah mengurus izin usaha jasa konstruksi asing

1. Pendaftaran Keanggotaan Asosiasi

Sebuah BUJK yang ingin mendapatkan sertifikat IUJK diwajibkan untuk menjadi anggota dari salah satu asosiasi konstruksi didaerahnya, tidak lain adalah untuk mendapatkan KTA atau Kartu Tanda Anggota yang akan dilampirkan sebagai persyaratan pengajuan IUJK nanti.

Fungsi dari keanggotaan tersebut ialah selain untuk mendapatkan pembinaan, Anda juga bisa mendapatkan mitra baru yang bisa diajak bertukar fikiran dan menambah peluang bisnis di masa depan. Persyaratan untuk masuk kedalam asosiasi jasa konstruksi secara garis besar ialah sebagai berikut:

  1. Surat Permohonan Registrasi;
  2. Formulir Pendaftaran Anggota;
  3. Kop Surat Badan Usaha sebanyak 4 lembar;
  4. Identitas Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) Berupa KTP dan NPWP;
  5. Akta Pendirian BUJK;
  6. SK Kemenkumham BUJK;
  7. Izin Lokasi dari OSS;
  8. NPWP dan SKT dari BUJK;
  9. PKP dari BUJK;
  10. Pas Photo 3×4 dari Penanggung Jawab Badan Usaha; dan
  11. NIB dari BUJK.

 

 

2. Pendaftaran SKA (Sertifikat Keahlian)

Tahapan kedua setelah BUJK terdaftar sebagai anggota dari sebuah asosiasi adalah proses penilaian melalui LPJK atau Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi, untuk memberikan sertifikasi kepada tenaga ahli konstruksi dari BUJK yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan keahlian tertentu. Ketentuannya yaitu minimal satu orang tenaga ahli di tunjuk sebagai penanggung jawab teknik (PJT), kemudian masing-masing sub klasifikasi bidang minimal dijabat oleh satu orang tenaga ahli yang kemudian disebut sebagai di sebut penanggung jawab
klasifikasi (PJK).

LPJK sendiri adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat sesuai klasifikasi tenaga ahli konstruksi tersebut, klasifikasi yang dimaksud diantaranya meliputi keahlian dibidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan. Persyaratan untuk mendapatkan SKA tersebut ialah:

  1. Surat Permohonan Pendaftaran;
  2. Copy Ijazah Sesuai Bidang dari Tenaga Ahli;
  3. Copy KTP dan NPWP Tenaga Ahli;
  4. Pas Photo 3×4 dari Tenaga Ahli;
  5. Curriculum Vitae dan Pengalaman dari Tenaga Ahli;
  6. Kop Surat BUJK sebanyak 4 lembar;
  7. Identitas Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) berupa KTP dan NPWP;
  8. Akta Pendirian BUJK;
  9. SK Kemenkumham BUJK;
  10. Izin Lokasi dari OSS;
  11. NPWP dan SKT dari BUJK;
  12. PKP dari BUJK;
  13. NIB dari BUJK;
  14. Alamat E-Mail Dan Nomor Telepon Masing Masih Tenaga Ahli;
  15. Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri dari PJBU, PJT, dan PJK
  16. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik; dan
  17. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Klasifikasi.

 

3. Pendaftaran SBU (Sertifikat Badan Usaha)

Pendaftaran Sertifikat Badan Usaha dinilai berdasarkan tingkat kualifikasi dan subbidang pekerjaan yang di jalankan dari perusahaan tersebut. Tingkat kualifikasi dilihat dari jumlah modal yang disetor oleh perusahaan atau total nilai kekayaan bersihnya, dan pengalaman pekerjaan konstruksi yang sudah pernah dilakukan. Jenis dari tingkat kualifikasi yaitu Kualifikasi Kecil (K1, K2 dan K3), Kualifikasi Menengah (M1, M2) serta Kualifikasi Besar (B1 dan B2).

Selanjutnya persyaratan Untuk Pendaftaran SBU diantaranya adalah sebagai berikut

  1. Surat Permohonan Pendaftaran;
  2. Kartu Tanda Anggota / KTA;
  3. Surat Keterangan Ahli / SKA;
  4. Neraca Perusahaan;
  5. Data Keuangan Perusahaan;
  6. Akta Pendirian BUJK;
  7. SK Kemenkumham BUJK;
  8. Izin Lokasi dari OSS;
  9. NPWP dan SKT dari BUJK;
  10. PKP dari BUJK;
  11. NIB dari BUJK;
  12. Identitas Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) berupa KTP dan NPWP;
  13. Pasfoto Direktur sebanyak 3×4 berwarna;
  14. Kop surat badan usaha 4 lembar;
  15. Formulir Data Tenaga Kerja;
  16. Formulir Administrasi; dan
  17. Formulir Data Keuangan.

Artikel terkait: Prosedur pendirian PT

4. Pendaftaran IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi).

Sampai pada tahapan terakhir dari proses Panjang BUJK untuk pengesahan Izin Usaha Jasa Konstruksinya. Persyaratan Untuk Pendaftaran IUJK secara garis besar diantaranya:

  1. Surat Permohonan Pendaftaran;
  2. Identitas Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Dirkom Berupa KTP dan NPWP;
  3. Sertifikat Badan Usaha (SBU);
  4. Kartu Tanda Anggota (KTA);
  5. Akta Pendirian BUJK;
  6. SK Kemenkumham BUJK;
  7. NPWP dan SKT dari BUJK;
  8. PKP dari BUJK;
  9. SPT PPH 2 Tahun Terakhir;
  10. Surat Pernyataan Direksi, Komisaris, PJBU dan PJT bahwa tidak menduduki jabatan Direksi, Komisaris, PJBU, dan PJT pada BUJKA dan BUJKN lain pada waktu yang bersamaan;
  11. Dokumen Pengelolaan Hidup (SPPL);
  12. Data Umum Perusahaan atau Company Profile; dan
  13. Curiculum Vitae PJBU.

Jangan lupa untuk menggunakan kop surat perusahaan dalam setiap permohonan. Jangka waktu pengerjaan sertifikat IUJK adalah 10 (sepuluh) hari kerja setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan mengadakan verifikasi ke lapangan. Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut masih beroperasi.

× How can I help you?