Langkah Mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (PT PMA)

Memahami langkah izin mengurus izin usaha jasa konstruksi asing akan membantu Anda dalam mengurus SIUJK.

 

Usaha asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia di bidang konstruksi harus memenuhi beberapa syarat. Kalau syarat tidak bisa dipenuhi, usaha tidak bisa didaftarkan. Bahkan pembentukan PT PMA atau Penanaman Modal Asing tidak bisa dilakukan dengan baik.

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan sebelum mengurus SIUJP untuk PT PMA. Anda harus mengikuti langkah ini dari awal agar pengurusan bisa berjalan dengan lancar dan tidak perlu mengulang berkali-kali.

 

  1. Memenuhi Syarat dan Aturan Khusus

Secara umum pengurusan SIUJK untuk PT biasa atau PT PMA sama. Namun, untuk PT PMA ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu terdiri dari:

  • Izin penanaman modal secara umum harus mengacu pada aturan pendirian PT PMA yang sudah dibuat seperti Undang Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing.
  • Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, kepemilikan modal atau saham asing maksimal sekitar 67% saja. Sisanya dimiliki oleh pemodal dalam negeri atau WNI.
  • Modal untuk perencana dan pengawas konstruksi minimal Rp2,5 miliar dan pelaksana konstruksi Rp50 miliar.
  • Punya pengalaman kerja minimal Rp250 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang.

 

  1. Klasifikasi Harus Tepat

Klasifikasi usaha untuk usaha konstruksi dengan modal asing adalah B2 atau usaha besar. Usaha ini memiliki spesifikasi yang terdiri dari:

  • Besar nilai proyek tidak terbatas di atas Rp250 miliar.
  • Subbidang usaha yang dijalankan tidak terbatas.
  • Minimal harus ada 2 pekerja dengan SKA/SKT Ahli Madya.
  • Badan usaha harus berbentuk PT Penanaman Modal Asing (PMA).

 

  1. Mengurus SKA/SKT

SKA atau SKT diberikan untuk melihat kemampuan seseorang dalam bidang konstruksi. Biasanya akan ada tes tertentu untuk menentukan apakah mereka layak mendapatkan SKA atau SKT. Karena usahanya wajib masuk dalam klasifikasi B2, minimal harus miliki 2 ahli madya. Kalau tidak memiliki ahli madya, perusahaan tidak bisa didaftarkan SBU.

Pengurusan SKA/SKT ini harus dipersiapkan dengan baik karena menjadi bukti keahlian yang dimiliki perusahaan. Ada tingkatan SKA/SKT mulai dari tingkat 3 hingga ahli madya. Ahli madya wajib dimiliki oleh perusahaan konstruksi berlabel B1 atau B2. Kalau dalam tes SKA/SKT belum ada yang lulus, pengurusan harus diulang berkali-kali.

  1. Mengurus SBU

Setelah surat yang menunjukkan keahlian seseorang atau perusahaan dalam usaha konstruksi, perusahaan harus mengurus SBU atau Sertifikat Badan Usaha. Sertifikat ini dibutuhkan untuk memperlihatkan apakah perusahaan benar-benar mampu dalam bidangnya atau tidak.

Nantinya SBU juga akan membantu perusahaan dalam hal perpajakan. Dengan SBU, perusahaan bisa membayarkan pajak dengan besaran yang jauh lebih kecil dari perusahaan yang tidak memilikinya. Pengurusan SBU ini memakan waktu sekitar 1 bulan. Jadi, urus sesegera mungkin kalau ingin segera memulai usaha.

  1. Mengurus SIUJK

Setelah semua prosedur di atas diselesaikan dengan baik, SIUJK mulai bisa diurus oleh perusahaan jasa konstruksi. Waktu pengurusan dari SIUJK ini sendiri sekitar 2 bulan. Jadi, lebih cepat mengurus akan lebih baik agar usaha konstruksi bisa beroperasi dengan legal.

Setelah SIUJK keluar, perusahaan baru bisa melakukan kegiatan usahanya termasuk ikut dalam proyek tender dari instansi swasta atau pemerintahan.

Inilah beberapa langkah mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing. Dengan mengikuti beberapa langkah di atas, Anda bisa mengurus  SIUJK PT PMA dengan mudah dan segera menjalankan usaha dengan legal.

× How can I help you?