Tak Mampu Bayar THR Gara-gara Covid-19? Ini Solusinya

Tak Mampu Bayar THR Gara-gara Covid-19? Ini Solusinya

Wabah pandemi covid-19  yang belum diketahui secara pasti kapan berakhirnya ini tak dapat dipungkiri berimbas pada kelangsungan bisnis suatu perusahaan.

Bahkan, banyak perusahaan yang sudah tak kuat lagi menanggung beban operasional yang tinggi namun mimim pemasukan sudah mem-PHK karyawannya terlebih dulu.

Tantangan berikutnya di depan mata bagi perusahaan yang masih mempertahankan operasionalnya adalah pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Secara normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Dengan asumsi bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 24 Mei 2020 maka sebenarnya THR wajib dibayarkan paling lambat 17 Mei 2020.

Masalahnya, bagaimana jika perusahaan merasa kesulitan membayar THR? Karena jangankan untuk membayar THR, untuk membayar gaji saja mungkin perusahaan sudah kepayahan.

Anda para pengusaha yang sedang dibikin bingung dengan masalah THR ini tak boleh putus asa. Sebab, Menteri Tenaga Kerja baru saja menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagaman Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pendemi Covid-19.

 

Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan berdasarkan surat edaran tersebut.

Langkah pertama yang  harus segera Anda lakukan adalah membuat laporan keuangan perusahaan setransparan mungkin. Tunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan belum memadai untuk membayar THR sebagaimana mestinya.

Langkah berikutnya, bangun dialog yang sehat dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan. Sampaikan secara terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan dan bagaimana tawaran perusahaan mengenai pembayaran THR ini.

Jika tidak mungkin membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, sampaikan kepada pekerja bahwa Anda akan melakukannya secara bertahap.

Tapi jika tidak mampu sama sekali membayar THR pada waktu yang ditentukan, sampaikan kepada pekerja bahwa Anda akan menundanya sampai dengan jangka waktu yang tertentu yang disepakati.

Setelah membuat kesepakatan dengan pekerja mengenai waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR ini maka Anda harus melaporkan kesepakatan tersebut ke dinas tenaga kerja setempat.

Sampai kapan pembayaran THR dapat ditunda atau dicicil?

Meski menyerahkan mengenai waktu pembayaran THR kepada kesepakatan perusahaan dan pekerja, Menteri Tenaga Kerja dalam surat edaran itu mewanti-wanti agar THR tetap dibayarkan pada tahun 2020.

 

Sanksi tidak memberi THR?

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatur sanksi bagi pengusaha yang telat membayar THR. Yaitu denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja.

Selain denda, sanksi yang juga bisa dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, sampai pembekuan kegiatan usaha.

Pelaksanaan pembayaran THR juga diatur lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur besaran THR bagi pekerja yang bekerja dengan masa kerja  lebih dari 12 bulan terus menerus  akan mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan yang masa kerjanya antara 1 bulan terus menerus tapi kurang dari 12 bulan akan mendapatkan THR secara proporsional.

 

Anda butuh konsultasi atau jasa hukum untuk mengurus masalah sengketa  ketenagakerjaan di perusahaan Anda? Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060  atau email di tanya@imamhw.com untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman.

× How can I help you?