Status Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Status Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

 

Ada satu pertanyaan dari sebuah perusahaan developer  di bidang properti yang menjadi klien tetap kami mengenai status lahan yang ingin dibeli untuk dibangun perumahan di atasnya. Setelah mengecek ke dinas terkait, didapatkan informasi bahwa lahan yang ingin dibeli itu masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau biasa disebut LP2B.

 

Petugas dinas tersebut menyebutkan, karena berstatus LP2B maka di atas tanah tersebut tidak bisa dibangun perumahan meskipun lengkap persyaratan kepemilikannya secara legal.

 

Boleh jadi banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu LP2B? Apa saja peruntukkannya? Apakah peruntukkannya bisa dialihfungsikan? Dan lain-lain.

 

Pada artikel ini akan digambarkan secara umum penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan di atas berdasarkan peraturan yang ada di tingkat pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (“UU PL2PB”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (“PP 1/2011”).

 

Langsung saja simak pembahasannya dalam artikel di bawah ini:

 

Apa itu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (Pasal 1 angka 3 UU PL2B)

 

Lalu apa peruntukkan LP2B?

Sesuai definisinya, LP2B pada prinsipnya adalah bagian dari bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi hanya untuk pertanian pangan demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan.

 

Bolehkah LP2B dialihfungsikan?

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. (Pasal 44 ayat 1 UU PL2B)

 

Adakah pengecualiannya?

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum (Pasal 44 ayat 2 UU PL2B).

 

Kepentingan umum itu meliputi: jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. (Pasal 36 ayat 1 PP 1/2011).

 

Selain kepentingan umum yang disebutkan di atas, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peratuan perundang-undangan. (Pasal 36 ayat 2 PP 1/2011).

 

Apa risikonya?

Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.

 

Risikonya, setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LP2B di luar ketentuan wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula. (Pasal 50 ayat 2 UU PL2B)

 

Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Pasal 50 ayat 3 UU PL2B)

 

Apa sanksinya?

Setiap orang yang tidak mengembalikan keadaan tanah LP2B setelah melakukan alih fungsi tanah dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif; dan/atau denda administratif. (Pasal 70 ayat 1 dan 2 UU PL2B)

 

Selain itu ada  sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan alih fungsi LP2B yaitu penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Jika pelakunya adalah korporasi maka yang dipidana adalah pengurusnya dengan ancaman penjara antara dua tahun hingga tujuh tahun dan denda antara Rp2 miliar dan Rp7 miliar .

 

Di samping pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana berupa: perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah, pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

 

Ancaman sanksi juga diberikan kepada setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin pengalihfungsian LP2B tidak sesuai dengan ketentuan yaitu penjara antara satu hingga lima tahun dan/atau denda antara Rp1 miliar dan Rp5 miliar.

 

Silakan hubungi IHW Lawyer di 0812-1203-9060 atau email di tanya@imamhw.com jika Anda mempunyai pertanyaan seputar LP2B atau permasalahan hukum pertanahan dan permukiman lainnya.

× How can I help you?