Bagaimana Menggunakan Prinsip Syariah Dalam Kontrak Perdata?

Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat Cerai

Saya sering menemukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penggunaan prinsip syariah dalam kontrak-kontrak perdata dari beberapa orang, termasuk klien. Salah satunya, bagaimana sebenarnya menyusun suatu kontrak perdata dengan prinsip syariah? Apakah benar menggunakan irah-irah “bismillahirrahmanirrahim” seperti yang sering ditemukan dalam akad-akad di bank-bank syariah?

Secara mendasar, prinsip syariah berarti menerapkan kaidah hukum Islam, berbasis Alquran dan Sunnah serta fatwa/ ijtima dari ulama, yang mana dalam penerapannya di Indonesia, fatwa/ijtima tersebut haruslah berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedikit penjelasan singkat, dalam konteks hierarki perundang-undangan Indonesia memang tidak disebutkan bahwa Alquran, Sunnah maupun fatwa/ijtima ulama sebagai bagian dari produk perundang-undangan. Akan tetapi, kandungan nilai-nilai yang diatur di dalam masing-masing produk perundang-undangan tersebut yang mengadopsi nilai-nilai syariah sebagaimana berlandaskan pada Alquran, Sunnah serta fatwa/ijtima dari ulama.

Sebagaimana yang dipahami bahwa prinsip kontrak perdata harus memperhatikan kaidah asas kebebasan berkontrak serta syarat-syarat sah dinyatakan sebagai suatu kontrak dalam KUHPerdata. Jika telah memahami prinsip dasar ini, maka akan mempermudah menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam suatu kontrak perdata sangat luas. Dalam tulisan ini, tentu tidak efektif jika harus menuangkannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya akan mengambil ilustrasi sederhana penerapan kontrak dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah dalam suatu hubungan kontraktual, hukumnya mubah. Artinya, sepanjang tidak melanggar Alquran, Sunnah dan Ijtima/Fatwa ulama, maka hal tersebut diperbolehkan. Kaidah syariah menjabarkan ada beberapa bentuk kontrak perdata yang dapat digunakan, yang beberapa diantaranya mungkin cukup familiar, seperti akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna’, Salam, dan masih banyak lagi. Pastikan pula anda tidak melanggar kaidah-kaidah dasar seperti, riba, gharar, maishir, zalim, tadlis, dan lainnya. Semisal anda bermaksud melakukan kontrak jual beli, anda dapat menggunakan akad murabahah. Anda perlu memastikan bahwa tidak boleh ada unsur-unsur yang dilarang, masuk ke dalam akad tersebut. Unsur tersebut tidak hanya dalam bentuk penamaan, namun juga secara materiil/substansi. Semisal anda menggunakan istilah “bagi hasil” namun secara prinsip sama seperti riba/bunga. Maka dengan sendirinya akad tersebut gugur, dari sisi syariah. Lain hal, jika anda melakukan transaksi atas suatu barang yang mana barang tersebut dilarang menurut hukum Indonesia, maka otomatis selain batal demi hukum, juga batal dari sisi syariah.

Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi pihak-pihak yang mau menerapkan prinsip syariah dalam hubungan kontraktual. Terlepas dari segmentasi agama, hal ini juga berkaitan dengan prinsip saling menguntungkan yang dikedepankan bagi para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut.

Dengan memahami dasar tersebut, maka prinsipnya setiap kontrak perdata dapat menggunakan prinsip sharia sepanjang memperhatikan rambu-rambu yang ditentukan dalam kaidah syariah serta kaidah hukum nasional tidak dilanggar.

Itu pula mengapa penting bagi anda selaku pelaku bisnis memilih konsultan hukum yang benar-benar memahami baik asas dan penyusunan kontrak perdata maupun prinsip-prinsip syariah.

IHW Lawyers merupakan kantor hukum yang dapat membantu Anda dalam penyusunan kontrak perdata maupun prinsip-prinsip syariah. Hubungi IHW Lawyers di 0812-1203-9060 atau tanya@imamhw.com

 

Penulis: Muhammad Iqbal

× How can I help you?