PHK di tengah Wabah Corona: Apakah Perusahaan Melanggar Aturan?

PHK di tengah Wabah Corona Apakah Perusahaan Melanggar Aturan

Judul di atas barangkali tidak sepenuhnya hanya soal pertanyaan melanggar aturan atau tidak. Pada prinsipnya, Perusahaan, sebagaimana dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan ketentuan perihal pemutusan hubungan kerja. Hanya saja, tentu pengaturan pemutusan hubungan kerja tetap mengacu – secara berurutan – pada perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Bisa dikatakan, di tengah wabah virus Corona (Covid-19), perusahaan – dan karyawan – di bayang-bayangi ketidakpastian. Perusahaan, paling tidak, mengalami penurunan produktivitas, yang artinya tentu berimbas pada penurunan revenue. Kondisi ini akan menjadi perhatian khusus bagi manajemen perusahaan apakah akan ‘mengorbankan’ karyawan demi kelangsungan perusahaan. Dalam hal Perusahaan perlu memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan khususnya berkaitan ketenagakerjaan, dalam hal perusahaan mengambil langkah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan. Hal ini penting, demi menghindari timbul persoalan hukum di kemudian hari, terutama kepada perusahaan.

Hal yang paling mendasar adalah, tentunya mendata jumlah karyawan yang akan di-PHK. Biasanya, setiap perusahaan memiliki tim HR (Human Resource) atau SDM yang secara rutin memantau data-data karyawan perusahaan. Dari hasil data ini, pertama kali yang perlu diperhatikan mengenai status hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Mengapa? Karena status hubungan kerja akan mempengaruhi kewajiban perusahaan terkait pemberian kompensasi kepada karyawan tersebut. Selanjutnya, perusahaan mendata jangka waktu atau masa kerja yang telah dilampaui, terhitung sejak tanggal efektif bekerja sampai tanggal pengakhiran yang diperkirakan.

Pertanyaan yang sering muncul, apakah PHK harus disepakati oleh karyawan bersangkutan?

Pada prinsipnya, tidak. Secara logika, tentu tidak ada karyawan yang mau di-PHK. Hanya saja, karyawan yang di-PHK memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam hal, apabila menurutnya pemutusan hubungan kerja dimaksud tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, khususnya Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Persoalan pemutusan hubungan kerja memang tidak sesederhana yang disebutkan dalam peraturan. Namun begitu, hal tersebut dapat menjadi pilihan bagi perusahaan jika diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan bisnis. Kami percaya bahwa seharusnya perusahaan tidak perlu bingung ataupun khawatir untuk mengambil keputusan – jika memang hal itu yang dipertimbangkan sebagai keputusan terbaik – karena dengan kompetensi dan pengalaman serta pemahaman yang mumpuni kami siap membantu perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini.

 

IHW Lawyers merupakan kantor hukum yang memiliki spesialisasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Membutuhkan bantuan kami? Hubungi IHW Lawyers di 0812-1203-9060 atau tanya@imamhw.com

 

× How can I help you?