Langkah Hukum Mengamankan Kontrak Bisnis di tengah Wabah Corona

Langkah Hukum Mengamankan Kontrak Bisnis di tengah Wabah Corona

Setelah hampir beberapa pekan ini sejak pemerintah Indonesia mengumumkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, telah banyak dampak ekonomi yang mulai dirasakan, khususnya dalam perkembangan bisnis. Bisa dikatakan, hampir – jika tidak semuanya – semua kegiatan usaha berhenti (walaupun sebagian beroperasi, namun bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana dalam kondisi normal), dan imbasnya mulai dirasakan.

Salah satu efek yang dirasakan perusahaan, yang dalam aktivitas usahanya menjalin kerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk apa saja, baik berupa pengadaan barang atau jasa, distribusi dan penjualan, atau proyek pembangunan, adalah tidak tercapai atau terpenuhinya target / kondisi sebagaimana disepakati dalam kontrak sehingga timbul kerugian.

Lalu, bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah perusahaan dapat meminta ganti rugi? Atau apakah perusahaan bisa mengelak dan terhindar dari membayar ganti rugi?

Prinsip utama dari setiap kontrak, terutama kontrak bisnis, adalah kesepakatan. Kesepakatan dimaksud terjalin dari masing-masing Pihak, bukan sepihak. Tentu saja, semua kesepakatan dimaksud harus tertuang secara tertulis dalam perjanjian. Disini, penting bagi perusahaan untuk memahami setiap kondisi dan ketentuan dalam setiap perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani. Artinya, jangan sampai ternyata ada kekeliruan atau kekosongan aturan dalam hal terjadi suatu kondisi.

Maka, hal pertama yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian adalah mengecek kembali setiap pasal dalam perjanjian tersebut. Bagi perusahaan yang telah memiliki staf/tim legal atau in-house counsel maka ini wajib menjadi perhatian khusus. Mengapa penting? Karena dari hasil pengecekan dan analisa hukum akan dapat dipetakan bagaimana perusahaan akan mengambil langkah yang tepat di tengah kondisi ini. Kemampuan analisa dan pemahaman atas ketentuan dalam konstruksi Perjanjian, dan peraturan yang berlaku, menjadi syarat wajib bagi mereka membantu perusahaan mengambil keputusan.

Selanjutnya, berbekal dengan temuan dan analisa tersebut perusahaan akan melihat dan menimbang apakah dalam situasi ini kecenderungan perusahaan memiliki standing point yang lemah atau sebaliknya. Maka, penting juga untuk memiliki kemampuan negosiasi sehingga antara perusahaan dengan perusahaan rekanan dapat mengambil jalan keluar yang sama-sama menguntungkan masing-masing pihak.

Kami percaya bahwa berbekal dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman yang kami miliki terhadap kasus-kasus hukum, terutama berkaitan kontrak bisnis dapat menjadi solusi perusahaan dari resiko hukum.

 

Oleh: Muhammad Iqbal

Membutuhkan bantuan IHW Lawyers? Anda dapat menghubungi kami di 0812-1203-9060 atau tanya@imamhw.com

× How can I help you?