Syarat dan Prosedur Izin Usaha Transportasi (SIUJPT)

Syarat dan Prosedur Izin Usaha Transportasi

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat untuk mobilisasi dan pengantaran logistik maupun barang, peluang untuk menghadirkan penopang kebutuhan tersebut semakin terbuka. Hal ini menjadikan jasa transportasi masuk dalam kategori usaha yang banyak menyerap atensi para penggiat bisnis Indonesia.

Tidak sulit untuk memperoleh Izin tersebut, pelaku usaha hanya diwajibkan mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi atau yang lebih dikenal dengan SIUJPT kepada Gubernur Provinsi setempat. Klasifikasi perusahaan tersebut ialah berbentuk Badan Hukum berupa PT dengan maksud dan tujuan secara khusus bergerak dibidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang tercantum dalam akta pendirian maupun perubahan badan usahanya.

Kemudian terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk melihat kelayakan perusahaan tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya., diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Syarat Teknis

Perusahaan Transportasi tersebut wajib memiliki kantor fisik yang dilengkapi dengan sistem sarana dan prasarana berupa peralatan perangkat lunak maupun keras, serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, dan juga perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.

 

Syarat Administratif

Ketentuan fundamental dalam mendirikan perusahaan Jasa Transportasi diantaranya adalah memiliki modal dasar sebesar 25 Milyar untuk perusahaan lokal atau PMDN. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) harus memiliki Izin Prinsip dari Badan Kordinasi Penanaman Modal ( BKPM) dengan investasi paling sedikit US $ 10 juta. Minimal 25% dari modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh akuntan publik.

Selain itu, Anda diharuskan untuk memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia dengan minimum pendidikan DIII di bidang Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma, dan S1 Logistik sertifikat ahli Kepabeanan/ Kepelabuhanan. Hal yang tidak kalah penting dalam mengajukan perizinan ini adalah memiliki surat rekomendasi atau pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Beberapa hal tersebut diatur dalam Permenhub Nomor Pm 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Untuk berkas yang perlu Anda persiapkan kurang lebih diantaranya adalah:

  1. Copy KTP dan NPWP dari Pengurus dan Pemegang Saham;
  2. Copy Akta Pendirian dan Perubahan (jika ada perubahan);
  3. Copy SK Kemenkumham;
  4. Copy Domisili Perusahaan, dan dibuktikan dengan Perjanjian Kontrak/Sewa/Bukti Kepemilikan Tempat Usaha;
  5. Copy NPWP dan SKT;
  6. Lampirran Daftar Peralatan Kantor dan Daftar Karyawan;
  7. Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Notaris;
  8. Melampirkan bukti kwitansi penerimaan uang dari Perusahaan;
  9. Syarat adminitrasi terakhir adalah surat rekomendasi / pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta asosiasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang dan Industri (KADIN); dan
  10. KITAS dan IMTA apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Proses Pengajuan

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pengajuan SIUJPT dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi penyelenggara pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah provinsi yang tidak memiliki pelabuhan, setelah sebelumnya mendapatkan masukan dari Asosiasi jasa pengurusan transportasi dan dokumen persyaratan.

Selanjutnya, Gubernur akan melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha jasa pengurusan transportasi, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut secara lengkap.

Apabila belum terpenuhi maka berkas permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali oleh pemohon, namun apabila telah terpenuhi maka Gubernur akan langsung menerbitkan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi untuk pemohon.

Pemberlakuan Sanksi

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi pasal 19 menyebutkan mengenai sanksi administratif yang di keluarkan bagi perusahaan jasa transportasi yang menyalahi peraturan, diantaranya berupa peringatan tertulis, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari. Apabila setelah peringatan tertulis ke 3 (tiga) Anda tidak kunjung melaksanakan evaluasi, maka akan diberlakukan sanksi administratif berupa pembekuan izin. Lebih buruk lagi apabila pihak perusahaan tidak menghiraukan pembekuan izin tersebut, maka konsekuensi terakhir yakni berupa pencabutan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT).

Referensi: bizlaw

× How can I help you?