Fintech vs Pembiayaan

Fintech vs Pembiayaan

Hampir satu bulan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya berkaitan perlunya relaksasi kredit serta penghentian penagihan kredit kepada para debitor, sebagai imbas mewabahnya virus Corona (Covid-19). Sejak itu pula, hampir setiap hari banyak pemberitaan di media massa, tidak terkecuali di media sosial, menceritakan bagaimana realisasi relaksasi kredit dan penghentian penagihan kredit yang masih terjadi.

Untuk menjawab hal di atas, secara singkat saya ingin jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi akan menyangkut beberapa istilah berikut: OJK. perusahaan pembiayaan/leasing, dan industry teknologi finansial (fintech). OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sebagaimana berdasarkan mandat yang mendasari pembentukannya, berperan sebagai Lembaga pengawas sektor perbankan (yang di kemudian hari berkembang juga mengawasi jasa keuangan non-perbankan). Artinya, OJK memiliki kewajiban serta kewenangan untuk melihat perkembangan pasar dan bisnis keuangan demi memastikan tatanan bisnis sektor keuangan berjalan stabil dan berkembang.

OJK memiliki kewenangan pengawasan untuk sektor perusahaan pembiayaan dan termasuk fintech. Namun sebaiknya kita pahami dulu perbedaan keduanya, dan mengapa masyarakat kerap tidak dapat membedakan keduanya.

Perusahaan pembiayaan (atau kerap disebut Leasing) merupakan perusahaan yang menyediakan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan dana. Biasanya pembiayaan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang namun dalam bentuk wujud barang. Ilustrasi sederhananya seperti dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Pihak leasing akan bertindak selaku penyedia dana. Selanjutnya leasing akan memberikan pinjaman kepada konsumen (selanjutnya disebut debitur) untuk tujuan pembelian barang oleh pihak dealer, yang mana telah disetujui spesifikasinya oleh si konsumen tersebut (akan ada sedikit perbedaan dalam skema pembiayaan Syariah). Dengan demikian, barang tersebut akan langsung dinikmati oleh si debitur dan ia berkewajiban melunasi tunggakannya kepada pihak leasing.

Sedangkan, fintech adalah pihak penyedia/platform atau sederhananya pihak yang menjembatani dan mempertemukan pihak pemberi pinjaman kepada konsumen/debitur. Sederhananya, fintech hanya mengikuti kesepakatan yang disetujui oleh pemberi dana terkait pemberian dana pinjaman tersebut. Terkait hal ini, OJK mengatur batasan maksimal pinjaman yang difasilitasi fintech (jauh lebih kecil dibandingkan leasing). Artinya, fintech bukanlah penyedia dana, yang mana posisinya berbeda dengan perusahaan leasing. OJK tidak dapat menentukan ataupun mewajibkan relaksasi kredit kepada fintech. Sehingga, otomatis fintech tidak dapat serta merta melakukan relaksasi kredit.

 

Mengapa kedua sektor ini diatur berbeda?

Secara hukum, terdapat perbedaan mendasar secara kontraktual yang timbul antara leasing dengan debitur, dan debitur dengan kreditur melalui platform. Pada platform, debitur melakukan pengikatan bukan dengan pihak platform, melainkan kreditur. Kreditur dimaksud menjalin kerjasama dengan fintech sebagai penyedia platform, untuk menghubungkan kreditur dengan debitur.

Selain itu, perlu dipahami pula bahwa kreditur dimaksud dalam fintech bukanlah perusahaan pembiayaan, sehingga pengaturannya berbeda dengan leasing pada umumnya.

Oleh karena itu penting bagi konsumen, terutama fintech untuk memahami betul mengenai fintech sehingga dikemudian hari dapat terhindari dari kesalahpahaman.

Oleh: Muhammad Iqbal

 

Membutuhkan bantuan IHW Lawyers? Anda dapat menghubungi kami di 0812-1203-9060 atau tanya@imamhw.com

× How can I help you?