Daftar Legalitas Usaha yang Wajib Dimiliki

5 Daftar Legalitas Usaha yang Wajib Dimiliki Oleh Pengusaha

Berikut ini Merupakan 5 Izin / Daftar Legalitas Usaha yang Wajib Dimiliki Oleh Pengusaha Dalam Menjalankan Bisnisnya Agar Berjalan Tanpa Gangguan.

Di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak menyurutkan pengusaha untuk mengambil peluang. Sebagian kalangan usaha mengambil cara dengan membuka usaha baru, sebagian lainnya melakukan inovasi produk. Tentunya, pelaku usaha perlu mengetahui dan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya memenuhi perizinan yang diperlukan.

Apa saja kelengkapan izin yang mesti dimiliki?

  1. NIB (Nomor Izin Berusaha)

NIB pertama kali diperkenalkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) di bawah pengawasan BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal) pada pertengahan tahun 2018 lalu. NIB ini merupakan produk perizinan yang selanjutnya digunakan menggantikan tanda daftar perusahaan (TDP). Untuk itu, setiap badan usaha/perusahaan tidak lagi menggunakan TDP sebagai tanda daftar namun NIB. Adapun pengajuannya dilakukan secara daring (online) melalui alamat website www.oss.go.id.

Pertanyaan yang kerap muncul, apakah semua perusahaan wajib memiliki NIB, meskipun telah memegang TDP sebelumnya? Jawabannya, iya. Karena dalam praktiknya, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kemudahan perizinan dan integrase secara elektronik. Salah satu implikasinya, adalah dengan menerbitkan NIB sebagai tanda daftar perusahaan. Sehingga, dokumen TDP yang telah dimiliki tidak lagi dapat dijadikan sebagai acuan, meskipun masih berlaku.

Apakah pengajuannya cukup melalui online saja, dan tidak perlu menyiapkan berkas-berkas?

Jawabannya, iya. Pengajuan NIB cukup dilakukan dengan mendaftarkan identitas penanggung jawab perusahaan (i.e: direktur), dan selanjutnya database OSS akan melakukan identifikasi, untuk selanjutnya dapat melanjutkan ke tahapan proses pengajuan NIB.

Perlu dipahami pula, bahwa sistem OSS telah terintegrasi ke beberapa Lembaga/kementerian, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pastikan bahwa penanggung jawab telah menyelesaikan setiap aspek perpajakannya, baik berupa kewajiban pembayaran maupun kewajiban pelaporan pajak.

Mengingat proses pengajuan NIB memerlukan data dan informasi yang bersifat detil, ada baiknya hal ini perlu diperhatikan dan dipelajari secara seksama, sehingga sebaiknya pengisian tidak dilakukan sembarangan atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

  1. Izin Usaha

Izin usaha merupakan instrumen hukum yang menunjukan bahwa pelaku usaha telah diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha oleh pemerintah. Artinya, kegiatan usaha yang diajukan telah dapat dilakukan. Salah satu dokumen yang biasa dikenal, adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Prinsipnya, izin usaha diberikan sesuai dengan sektor usaha yang akan dijalankan. Kewenangan pemberian izin ini diberikan sesuai dengan lingkup pengawasan kementerian yang bersangkutan/berkaitan.

Sejak berlakunya sistem OSS, pelaku usaha mengajukan izin usaha melalui sistem OSS untuk pertama kali, dimana selanjutnya proses pengajuan tersebut dicatatkan dan diteruskan ke sistem di kementerian berkaitan. Melalui sistem OSS selanjutnya akan diterbitkan Izin Usaha kepada pelaku usaha dalam bentuk dokumen online.

 

  1. Komitmen Izin Usaha

Komitmen Izin Usaha ini dimaksudkan apabila Izin Usaha yang diperoleh dinyatakan belum berlaku efektif. Artinya, pelaku usaha perlu melengkapi persyaratan tertentu sebelum Izin Usaha berlaku efektif. Lalu, apakah berarti perusahaan tidak dapat menjalankan usaha? Jawabannya, perusahaan dapat menjalankan usaha, namun sembari itu, diwajibkan memenuhi komitmen tersebut untuk mendapatkan izin usaha yang berlaku efektif. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengajuan perizinan bagi para pelaku usaha.

 

  1. Izin Komersil

Pada beberapa jenis sektor usaha, ada izin yang bersifat khusus, yang maksudnya merupakan izin-izin yang diperlukan dalam menjalankan izin usaha. Misalnya, pada sektor penjualan makanan. Secara umum, pelaku usaha perlu mendapatkan SIUP terlebih dahulu. Namun, apabila pelaku usaha bermaksud untuk melakukan penjualan atas produk tertentu, seperti makanan beku, maka pelaku usaha wajib mengajukan perizinan tersebut sebagai izin komersil melalui sistem OSS.

 

  1. Komitmen Izin Komersil

Secara prinsip, komitmen izin komersil memiliki kemiripan dengan konsep komitmen pada izin usaha, dimana komitmen izin komersil dimaksudkan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan dengan mendapatkan kemudahan pelaksanaan proses pengajuan secara online.

 

Secara umum, praktik sistem OSS telah berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, dimanapun kegiatan usaha anda berada, wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan perizinan pada sistem OSS. Meskipun demikian, jika melihat di daerah-daerah, masih diperlukan penyesuaian baik dari sisi operasional dan sisi administrasi dan regulasi, untuk dapat melakukan sinkronisasi sistem OSS dengan sistem yang berlaku di daerah-daerah (mengingat berlakunya sistem otonomi daerah). Setidaknya, hal ini perlu diapresiasi sebagai langkah pemerintah memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.

 

IHW Lawyer memahami bahwa para pelaku usaha mengalami gap yang tidak kecil, terutama pada peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah. Oleh karena itu, IHW Lawyer akan terus membantu, baik dengan memberikan edukasi hukum, berupa konsultasi, seminar dan lainnya, termasuk pendampingan hukum demi memastikan pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060  atau email di tanya@imamhw.com

 

Author: Muhammad Iqbal

× How can I help you?