Bagaimana Memahami Praktik Pinjaman Syariah Agar Terhindar dari Riba?

Bagaimana Memahami Praktik Pinjaman Syariah Agar Terhindar dari Riba

Berkaca dari meningkatnya partisipasi kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, sebagaimana dilansir dalam laporan The State of Global Islamic Economy Indicator tahun 2019/2020, Indonesia menempati peringkat ke-5 sebagai Negara dengan perkembangan ekonomi Syariah di dunia. Hal ini bisa dirasakan pula dengan semakin banyak produk maupun layanan keuangan berbasis Syariah, diantaranya pinjaman melalui online platform berbasis syariah.

Walaupun mendapat stigma negatif di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya berkaitan skema bunga, pinjaman online masih menjadi salah satu opsi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan, baik bersifat konsumtif ataupun produktif. Dengan adanya pinjaman online berbasis Syariah, para penyelenggara berharap stigma negatif ini dapat ditekan dan sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat mengenai ekonomi Syariah.

Secara mendasar, prinsip Syariah wajib memperhatikan kaidah-kaidah seperti: tidak boleh ada riba (bunga), gharar (tidak pasti), maisir (spekulasi), haram (barang/jasa yang dilarang Islam), tadlis (tipu daya) dan dharar (berbahaya).

Seringkali, kita kebingungan membedakan dan menentukan kaidah-kaidah tersebut dalam tatanan praktis. Misalnya dalam kasus pinjaman online Syariah. Tentu saja tidak dapat dipersyaratkan suatu akad/perjanjian pinjam meminjam dengan imbalan berupa bunga. Namun, apakah larangan tersebut dipahami letterlijk atau secara kontekstual. Artinya, dengan mengganti istilah ‘bunga’ menjadi suatu kata yang lebih ‘diterima’ tentu saja tidak dapat berarti akad/perjanjian pinjam meminjam tersebut dikatakan memenuhi prinsip Syariah. Pemahaman yang mendasar pada ekonomi Syariah akan menjawab bahwa harus ada perlakuan yang berbeda dari sisi Syariah.

Mengambil contoh skema pinjam meminjam di atas, berdasarkan syariat Islam, tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan timbal balik/usaha. Dengan demikian, prinsip yang dikedepankan adalah adanya suatu pekerjaan/jasa yang diberikan sebagai dalil untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itupula sebabnya, dalam praktik perbankan Syariah, fasilitas keuangan berbasis Syariah lebih banyak digaungkan dan ditawarkan untuk kebutuhan yang bersifat produktif, misalnya: mudharabah, murabahah, ijarah, wakalah bil ujrah, dan lainnya.

Hal ini berbeda dengan konsep konvensional, atau yang umum ditemukan dimana bunga dianggap sebagai imbalan karena telah menyediakan pinjaman. Artinya, tanpa mengenal atau melihat situasi si penerima pinjaman/peminjam, pemberi pinjaman mensyaratkan keuntungan pengembalian dengan perhitungan tertentu.

Sebagai bagian dari konsep muamalah, kegiatan pinjam meminjam dapat dikatakan bagian yang tidak terpisahkan dari sisi bisnis. Para pengusaha paham betul mengapa pinjaman diperlukan dan bagaimana menggunakannya. Hanya saja, yang kerap menjadi permasalahan, dan menjadi topik pembicaraan di media sosial, adalah bagaimana pinjaman sering disalahgunakan untuk tujuan dan kepentingan yang kurang produktif.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat selaku target pengguna maupun pelaku usaha khususnya di bidang keuangan yang tertarik mengaplikasikan konsep Syariah ini untuk memahami hal-hal mendasar dengan harapan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum terkait kegiatan ekonomi Syariah.

 

Membutuhkan bantuan IHW Lawyers? Anda dapat menghubungi kami di 0812-1203-9060 atau tanya@imamhw.com

 

× How can I help you?