Pertanyaan ini mungkin cukup sering didengar terutama bagi yang pernah melakukan transaksi hutang piutang. Apakah benar jika pihak yang berhutang dapat dipidana apabila dirinya tidak mampu melunasi atau gagal bayar. Atau sebaliknya, apakah tepat jika pihak yang memberikan pinjaman, melaporkan pihak yang berhutang kepada pihak kepolisian dalam hal si peminjam tidak melunasi hutangnya.

Prinsip paling dasar dalam transaksi hutang piutang adalah hubungan keperdataan. Hal ini dianggap suatu hubungan transaksional yang timbul karena adanya perikatan. Artinya, timbal balik hak dan kewajiban atas transaksi hutang piutang tersebut harus sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Untuk menegaskan mengapa persoalan gagal melunasi hutang atau tidak mampu bayar hutang tidak masuk lingkup pidana, hal ini dapat dilihat berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Dalam halnya terjadi kondisi gagal bayar demikian, prinsipnya, hal ini perlu dikembalikan pada kesepakatan yang telah diatur oleh kedua belah pihak. Jika kesepakatan hutang piutang tersebut telah dibuat secara tertulis, maka hal ini akan memudahkan dalam hal pembuktian jika timbul sengketa di kemudian hari. Namun, apabila kesepakatan soal gagal bayar tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian atau sama sekali tidak ada perjanjian tertulis di antara para pihak, apa langkah hukum yang dapat diambil oleh si pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman dapat menuntut ke pengadilan untuk pengembalian pinjaman (beserta bunga, jika ada). Hal ini didasari pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1244, yang menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya.

Namun begitu, tidak sepenuhnya pilihan upaya hukum tersebut hanya melalui jalur perdata. Pemberi pinjaman dimungkinkan untuk mengambil langkah hukum jalur pidana, apabila ada unsur-unsur penipuan yang timbul pada transaksi pinjam meminjam tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Anda butuh konsultasi atau jasa hukum ? Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060  atau email di tanya@imamhw.com untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman.

Imam HW

IHW, demikian sapaan lainnya. Sejak diangkat sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tahun 2010, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung ini telah memegang banyak perkara litigasi. Mulai dari hukum pidana, perdata, hukum keluarga dan juga ketenagakerjaan.

ihwlawyer.com/

The post Apakah Gagal Bayar Utang Dapat Dipidana? appeared first on IHW Lawyer.